A. Adanya Perjudian
Antisipasi
dan ancaman yang dikemukakan oleh pimpinan Polri saat ini yaitu Kapolri
Jendral Polisi.Drs. Sutanto. dengan memberikan pernyataan terhadap para
pelaku tindak pidana baik perjudian, premanisme, prostitusi, maupun
korupsi akan diberantas sampai tuntas demi mencapai supremasi hukum dan
penegakan hukum yang benar sesuai dengan Undang-Undang maupun
ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
Pengawasan
pemerintah dan Aparat Penegak Hukum sebagai suatu institusi yang dapat
melakukan pengawasan dan tindakan yang tegas di lapangan. Sehingga bagi
pelaku tindak pidana perjudian dalam hal ini penjual dan pembeli kupon
judi togel agar tidak melakukan perbuatan tersebut di kemudian hari.
Untuk
menelusuri perjudian sampai saat ini masih ada dan merupakan persoalan
yang sangat besar dan sulit, pemerintah dan Aparat Penegak Hukum sudah
melakukan pemantauan serta pengawasan di setiap wilayah yang dianggap
terdapat tempat terjadinya perjudian. Kelemahan mendasar dari mudahnya
perjudian ini, karena tindakan pemerintah maupun aparat serta masyarakat
lingkungan setempat yang kurang koordinasi, sehingga pelaksanaan di
lapangan aparat tidak dapat melakukan tindakan yang maksimal. Walaupun
pimpinan Aparat Negara sudah memberikan sinyalemen kuat untuk dapat
memberantas perjudian.
Kehidupan
masyarakat yang berkembang kompleks yang sering menimbulkan pengikisan
nilai-nilai keimanan dan susila membuat mereka tidak dapat melakukan
upaya-upaya perbaikan moral secara menyeluruh. Tindakan masyarakat dalam
mental spiritual yang menurun akan menimbulkan nasyarakat rentan
terpengaruh, mudah dibujuk untuk melakukan tindakan yang mengarah kepada
perbuatan negatif.
Semua
komponen masyarakat yang dapat melakukan pencegahan terhadap adanya
penyakit masyarakat (pekat) yaitu para tokoh agama, pimpinan dan tokoh
masyarakat, harus dilibatkan dalam segala bentuk kegiatan pemberantasan
perjudian.
Pengaruh
dan faktor masyarakat terhadap perjudian, maraknya penyakit masyarakat
di dalam kehidupan bermasyarakat, antara lain disebabkan kurangnya
pengetahuan mereka tentang pengetahuan hukum serta sanksi yang diberikan
apabila mereka tertangkap oleh Aparat Penegak Hukum. Banyak hal yang
mendorong terjadinya kegiatan perjudian secara ringkas dalam uraian
berikut ini.
1. Faktor Keimanan
Ketaqwaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa, hampir seluruh wilayah Indonesia bagi para
pemeluk agama, sering terkikis dan tererosi. Penalaran dan pengalaman
terhadap nilai-nlai agama yang luntur, sering kali pemeluk agama
melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain dan diri sendiri.
Kaitan
dengan kegiatan merugikan orang lain banyak perbuatan-perbuatan yang
mengandung unsur mendorong, menyeluruh, memberikan peluang dan
kesempatan memerintahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang
merugikan orang lain.
Apabila
mereka dilandasi oleh aturan hukum agama yang dianutnya, mereka tidak
akan berani dan berupaya untuk melakukan penjualan tersebut. Rendahnya
akhlak dan perilaku tersebut tidak memperhitungkan akibat yang
ditimbulkan oleh judi tersebut, sehingga masyarakat sangat terpengaruh.
Bagi
masyarakat setempat dapat diberikan penyuluhan dan panutan yang tepat
guna untuk membangun kesadaran mereka dalam menghentikan penjualannya
yang merusak perilaku dan akhlak agama.
2. Faktor Ekonomi
Faktor
ekonomi juga mempengaruhi terjadinya keinginan untuk mrelakukan
perjudian, juga menimbulkan suatu rangsangan bagi para pelaku perjudian
secara sembunyi-sembunyi dengan membayangkan keuntungan yang lebih
besar. Pada umumnya penghasilan masyarakat dapat digolongkan
berpenghasilan menengah tetapi ada juga yang berpenghasilan rendah yang
dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan perjudian, Sehingga pelaku
perjudian merasa tertarik dan menjalankannya hal tersebut.
B. Sanksi Pidana oleh Aparat Penegak Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian
1. Pertanggungjawaban Pidana
Pertanyaan
yang timbul ialah kapan orang mempunyai kesalahan. Kesalahan merupakan
masalah pertanggungjawaban pidana, seseorang melakukan kesalahan jika
pada waktu melakukan delik dilihat dari segi masyarakat patut dicela.
Dengan demikian, seseorang mendapatkan pidana tergantung pada 2 (dua)
hal :
a. Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum.
b. Terhadap
pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan,
sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat
dipertanggungjawabkan kepadanya.
Menurut Martiman Prodjohamidjojo mengenai pemidanaan mendefinisikan sebagai berikut :
“Suatu
perbuatan melawan hukum belumlah cukup untuk menjatuhkan pidana di
samping perbuatan yang melawan hukum harus ada seorang pembuat yang
bertanggung jawab atas perbuatannya yaitu unsur kesalahan ada dalam arti
kata bertanggung jawab”[33].
Pertanggungjawaban
menurut ilmu hukum pidana kemampuan bertanggung jawab seseorang
terhadap kesalahannya telah melakukan yang dilarang Undang-Undang atau
tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang ditetapkan Undang-Undang.
Melawan
hukum dan kesalahan adalah unsur-unsur peristiwa pidana atau perbuatan
pidana dan antara keduanya terdapat hubungan yang erat. Dalam hukum
pidana adalah mengenai perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana dan
pemidanaan. Perbuatan pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan
pidana. Sedangkan pidana merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada orang
yang melakukan perbuatan pidana atas perbuatan tersebut untuk mampu
bertanggungjawab.
Mengenai kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap perbuatan pidana yang dilakukan diatur pada KUHPidana.
Menurut Jonkers yang dikutip oleh Martiman Prodjohamidjojo :
“Istilah
dapat dipertanggungjawabkan atau tidaknya perbuatan. Jangan
dicampuradukkan dengan dasar penghapus pertanggungjawaban, karena kurang
sempurnya akal atau karena sakit berubahnya akal tersebut dalam KUHP
: perkataan yang dipakai Negeri Belanda, semula bunyinya sama. Sekarang
perluas dan perkataan akal diganti dengan jiwa, di dalam praktek di
Indonesia seperti juga di Negeri Belanda sebelum adanya perubahan, maka
akal diartikan jiwa. Penghapus ini termasuk orang dungu, goblok, pikiran
tidak sehat, gila dan sebagainya”.[34]
Roeslan Saleh (1968 : 61-67) yang dikutip oleh Martiman Prodjohamidjojo menyatakan bahwa :
“Dalam
hal kemampuan bertanggungjawab ada 2 (dua) faktor, yaitu : akal dan
kehendak. Akal atau daya pikir, orang dapat membedakan antara perbuatan
yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Dan dengan
kehendak atau dengan kemauan, atau keinginan orang dapat menyesuaikan
tingkahlaku mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan.
Lebih lanjut Roeslan Saleh menjelaskan, bahwa adanya kemampuan
bertanggungjawab ditentukan oleh dua faktor. Akal dapat membedakan
antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, sedangkan
faktor kehendak bukan faktor yang menentukan mampu bertanggungjawab
melainkan salah satu faktor dalam menentukan kesalahan. Karena faktor
kehendak adalah tergantung dan kelanjutan dari faktor akal, lagipula
bahwa kemampuan bertanggung jawab hanya salah satu faktor dari
kesalahan.”[35]
Dari pendapat para ahli hukum pidana tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan :
Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dalam arti luas ialah :
a. Kemampuan pertanggungjawaban orang yang melakukan perbuatan.
b. Hubungan batin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya.
c. Tidak ada kesalahan menghapus pertanggung jawaban pidana pembuat.
Kesalahan dalam arti sempit :
a. Kesengajaan
Kesengajaan
atau sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.
Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu,
disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya.
Hukum pidana terdapat teori kesengajaan, yaitu :
a. Teori kehendak. Inti dari kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang.
b. Teori
pengetahuan atau membayangkan sengaja berarti membayangkan akan
timbulnya akibat perbuatannya, orang tidak bisa menghendaki akibat,
inkan dapat membayangkan.
Kemampuan
bertanggung jawab seorang secara sadar dalam melakukan tindak pidana
dalam keadaan jiwa yang sehat dan dalam keadaan normal sehingga dalam
hal ini dinyatakan mampu bertanggung jawab.
C. Usaha-usaha yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Serta Hambatannya dalam Menanggulangi Perjudian.
Dalam
melakukan upaya pencegahan terhadap perjudian Aparat Penagak Hukum
menjalankan beberapa kegiatan antara lain : patroli, pemantauan,
penyuluhan, penangkapan serta memberikan sanksi yang berat bagi pelaku
perjudian.
1. Melaksanakan Operasi Rutin dan Operasi Khusus yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian.
Operasi
atau razia kepolisian yang berkesinambungan oleh Aparat Keamanan/Aparat
Penegak Hukum terhadap penyakit masyarakat (pekat) besar
artinya. Berkesinambungan dimaksudkan selain menghilangkan harapan para
oknum untuk memperoleh untung dari permainan judi tersebut juga untuk
menunjukkan kepada masyarakat bahwa akan memberantas penyakit masyarakat
tersebut.
Tampaknya
Aparat Penyidik dalam menangani masalah hasil-hasil razia tersebut
masih lamban, karena terpengaruh terhadap hal-hal formil yang
dikhawatirkannya. Jika tidak demikian, akan tidak diterima penuntut umum
atau pengadilan akan membebaskan tersangka. Permasalahan dalam hal ini
terletak pada pemahaman terhadap alat bukti yang memadai. dengan
barang-barang hasil razia dan Berita Acara Pelaksanaan Razia/Berita
Acara.
Pasal 13 Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Tugas Pokok Kepolisan Negara Republik Indonesia :
a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
b. Menegakkan hukum.
c. Memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Pasal 14 (1) melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 :
a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
c. Membina
masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum
masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan
perundang-undangan.
d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
f. Melakukan
koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus,
penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk arsa.
2. Peranan Penyuluhan Aparat Penegak Hukum di dalam Masyarakat
Pada
umunya di negara-negara berkembang, sebagian masyarakat masih
dikategorikan “miskin” dimana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
makan/minum secara memadai, mengalami kesulitan. Suatu keganjilan dalam
pemikiran maupun benar sanubari bahwa golongan masyarakat ini, umumnya
memiliki anak lebih dari dua bahkan ada yang melebihi setengah lusin.
Keganjilan lain adalah adanya pria dari golongan ini yang beristri dua
atau tiga. Kemungkinan hal ini terjadi karena, yang bersangkutan mencari
kepuasan pengganti, menurut istilah Calvins’ Hall.
Mengenai kebutuhan manusia, Prof. Dr. Mirat mengatakan, antara lain sebagai berikut :
“Mula-mula
kebutuhan itu hanya bersifat kebutuhan biologis semata-mata yaitu,
makan, minum dan seks saja. Selanjutnya kebutuhan ini ditambah dengan
kebutuhan sosial, mengembangkan diri dan untuk dicintai dan mencintai
serta kebutuhan fisik misalnya agama dan ideologi”28)
Pada
era globalisasi ini, tampaknya nilai kebendaan lebih menonjol dari
nilai budi/norma/akhlak. Hal ini memerlukan perhatian agar nilai
kebendaan dan nilai budi/rohani selalu serasi. Keserasian tersebut
seyogianya ditumbuhkan dan dikembangkan sejak dini, sejak anak-anak.
Perkembangan
anak-anak di daerah pedalaman/perkampungan masih memerlukan perhatian.
Masih banyak orang tua yang belum memahami perkembangan dan pertumbuhan
jiwa anak.
Dengan
demikian, terasa sangat penting informasi-informasi kepada orang tua
berkenan dengan hal-hal yang dapat menghambat pembangunan jiwa
anak/remaja/pemuda/pemudi agar kelak menjadi pemuda/pemudi yang berbudi
dan terhindar dari kejahatan terhadap kesusilaan.
Sebagai
anak/remaja/pemuda/pemudi, adalah hal yang wajar tidak diliputi oleh
kekurangan-kekurangan khususnya dalam bertingkah laku dan menanggapi
nilai-nilai tertentu. Keinginan tahu/mengetahui masih sangat tinggi.
Dalam hal mengisi kekurangan tersebut, perlu diberikan penyuluhan atau
informasi, baik untuk menghindarkan hal-hal yang membahayakan
perkembangan budidaya maupun terhadap bahaya-bahaya yang mungkin akan
dialaminya.
3. Tindakan Kepolisian berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, tentang Kepolisan Republik Indonesia.
Pasal 13 Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Tugas Pokok Kepolisan Negara Republik Indonesia :
a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
b. Menegakkan hukum.
c. Memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Pasal 14 (1) melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 :
a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
c. Membina
masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum
masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan
perundang-undangan.
d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
f. Melakukan
koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus,
penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
g. Melakukan
penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan
hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.[36]
Menyelenggarakan
identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik
dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian :
a. Melindungi
keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup
dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan
dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
b. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta
d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 15 (1) Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI
a. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
c. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat.
d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
e. Mengeluarkan peraturan kepolisian lingkup kewenangan administrasi kepolisian.
f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
i. Mencari keterangan dan barang bukti.
j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
l. Memberikan
bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan,
kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementra waktu.
Pasal 16 (1) Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI :
a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeladahan dan penyitaan.
b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
c. Membawa dan menghadapkan orang kepada peyidik dalam rangka penyidikan.
d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
h. Mengadakan penghentian penyidikan.
i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
j. Mengajukan
permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di
tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk
mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
k. Memberi
petunjuk dan bantuan peyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil
serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk
diserahkan kepada penuntut umum, dan
l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
Pasal 17 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI :
Pejabat
Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya
di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah
pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 18 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI :
a. Untuk
kepentingan umum Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya
sendiri.
b. Pelaksanaan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan
dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia.
Pasal 19 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI :
a. Dalam
melakasanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik
Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan
norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi
manusia.
b. Dalam
melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.
Berdasarkan
penjelasan yang didapatkan dari Polres Metro Bekasi yang dilakukan
Aparat Kepolisian untuk menanggulangi VCD porno, adalah :
a. Penyuluhan
Penyuluhan
Aparat Kepolisian misalnya melakukan penyuluhan pengetahuan dan
pendidikan sosial, pendidikan moral, agama dan sebagainya, guna
mengembangkan tanggung jawab warga masyarakat terhadap kejahatan.
b. Patroli
Patroli Aparat Kepolisian mengontrol semua aktivitas kegiatan masyarakat.
c. Melakukan Penyelidikan
Melakukan penyidikan untuk mencari informasi suatu peristiwa atau barang bukti perjudian.
d. Melakukan Penyidikan
Melakukan penyidikan serangkaian tugas penyelidikan.
e. Operasi Khusus
Operasi Khusus adalah Aparat Kepolisian melakukan razia mencari barang-barang bukti atau secara terang-terangan.
f. Melakukan Penangkapan
Melakukan penangkapan, aparat kepolisian melakukan penangkapan penjual togel.
g. Melakukan Penahanan
Melakukan penahanan sesudah melakukan penangkapan, Aparat Kepolisian melakukan penahanan.
h. Menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Barang Bukti dan Tersangka ke Jaksa Penuntut Umum.
Sesudah
melakukan penahanan Aparat Kepolisian menyerahkan Berita Acara
Pemeriksaan (BAP) barang bukti dan tersangka ke Jaksa Penuntut Umum.
Setelah
penerimaan BAP barang bukti togel dan tersangka, kejaksaan melakukan
pemeriksaan dan penelitian untuk membuat surat dakwaan terhadap kasus
tersebut. Mengenai penangkapan dan penahanan untuk kepentingan
penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian diatur dalam Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
4. Peranan Polisi Mitra Masyarakat
Kepolisian
yang mempunyai fungsi dan tugas sebagai Aparat Penegak Hukum yang
melindungi dan mengayomi masyarakatnya, dengan melakukan berbagai upaya
dan tindakan, pencegahan maupun penanggulangannya agar anggota
masyarakat dapat terhindar dari judi dan akibat perjudian yang terjadi
dalam masyarakat.
Berbagai
tindakan dilakukan antara lain dengan melakukan penyuluhan, dan
penerangan kepada anggota masyarakat mengenai akibat judi secara sosial
dan secara hukum. Tindakan secara sosial atau yang bersifat non-hukum
dilakukan melalui upaya pendekatan dan penyuluhan mengenai bahaya judi
bagi masyarakat.
Disamping
itu dilakukan upaya penindakan seperti penggerebekan lokasi perjudian
dilakukan karena kegiatan itu melanggar hukum dan norma-norma lainnya
yang dianut dalam masyarakat. Mengingat judi sekarang marak dilakukan
dalam masyarakat, dengan berbagai bentuk dan caranya masing-masing,
pihak yang menjadi korban dari segala
macam perjudian ini adalah masyarakat golongan bawah yang harus
memenuhi kebutuhan hidup yang semakin sulit, tetapi mereka justru
melakukan hal yang salah dengan melakukan judi dan perjudian,
menyandarkan kehidupannya dari judi. Mereka itu antara lain dari
kalangan pedagang rokok, penjual makanan dan minuman, pengelola tempat
parkir dan sebagainya.
Tampaknya
para penjudi tidak jera atau belum jera atas hukuman yang diberikan
kepada mereka. Hukuman yang diberikan dapat berupa penindakan dengan
memberi pengarahan, agar tidak melakukan lagi judi dan perjudian.
Demikian pula sampai kepada proses peradilan dan menjatuhkan sanksi
kepada para pelaku perjudian. Namun demikian, tampaknya belum dapat
menjerakan para penjudi. Selama ini sanksi yang dijatuhkan terhadap
pelaku dan penyedia tempat judi masih sangat ringan sehingga
memungkinkan mereka melakukan kembali perjudian karena bagi penyedia
sarana perjudian judi dapat memberikan keuntungan bagi mereka, tetapi
ada korban di pihak masyarakat kecil lainnya yang juga menginginkan
mendapat keuntungan.
Pihak
Aparat Kepolisian dengan berbagai cara telah berupaya untuk memberantas
perjudian, yaitu melalui cara diantaranya melakukan penangkapan dan
pengerebekan tempat judi, tetapi hasil yang dicapai belum memuaskan dan
sampai saat ini perjudian masih marak di mana-mana. Sehubungan dengan
hal itu, perlu dicarikan lagi cara yang dapat dipakai untuk mencegah dan
menanggulangi perjudian yang terjadi dalam masyarakat. Di samping itu,
untuk mencegah agar judi tidak menyebar dan meluas di kalangan
masyarakat, yang akibatnya dapat menyengsarakan masyarakat.
Kesimpulan
1. Penyebab Perjudian di masyarakat
Keadaan
perekonomian masyarakat yang sulit dan memperihatinkan merupakan salah
satu penyebab rendahnya tingkat penghasilan masyarakat yang merupakan
beban yang dialami sebagian besar mesyarakat. Saat ini.berbagai hal
tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan judi di masyarakat kerena
mereka berusaha untuk menutupi kekurangan uang dalam memenuhi kebutuhan
hidupnya. Berbagai cara ditempuh baik yang sah atau legal menurut hukum
maupun yang illegal atau bertentangan dengan hukum. Salah satu cara yang
banyak ditempuh adalah melalui permainan judi, walaupun mereka
mengetahui bahwa judi dilarang dan akan mengakibatkan berurusan dengan
pihak yang berwajib, mereka tetap melakukannya, dengan harapan kalau
menang dapat menutupi kebutuan hidup mereka.
Perjudian
menjadi salah satu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan keuntungan
tanpa harus bersusah payah bekerja, judi dianggap sebagai pilihan yang
tepat bagi rakyat kecil untuk mencari uang dengan lebih mudah. Mereka
kurang menyadari bahwa akibat judi jauh lebih berbahaya dan merugikan
dari keuntungan yang akan diperolehnya dan yang sangat jarang dapat
diperolehnya. Perjudian banyak ditemui di berbagai tempat atau lokasi,
yang diperkirakan tidak dapat diketahui oleh pihak berwajib, bahkan
dekat pemukiman pun judi sering ditemukan dan dilakukan. demikian pula
di masyarakat itu sendiri sering dan banyak ditemukan judi dengan jenis.
Berbagai permainan judi yang sering ditemukan dalam masyarakat
adalah judi dengan menggunakan kartu remi ataupun roulette, domino dan
sebagainya. Walaupun judi dilarang dan diancam dengan hukuman, masih saja banyak yang melakukannya.itu antara lain karena manusia
mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, sedangkan di sisi lain
tidak setiap orang dapat memenuhi hal itu karena berbagai sebab misalnya
karena tidak mempunyai pekerjaan atau mempunyai penghasilan lain untuk
memenuhi kebutuhan mereka. Atau dapat juga mempunyai pekerjaan tetapi
tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Pilihan mereka untuk
menambah kekurangan kebutuhan tersebut adalah antara lain pilihannya
adalah melakukan judi dan perjudian, judi menjadi alternatif yang
terpaksa dilakukan meskipun mereka tahu risikonya, untuk mencukupi
kebutuhannya dan keluarganya.
Di samping untuk memenuhi kebutuhannya ada juga anggota masyarakat yang melakukan perjudian karena
kesenangan atau kegemarannya akan judi. Meskipun keadaan mereka secara
ekonomis cukup baik dan bahkan seringkali sudah dapat memenuhi
kebutuhannya dengan baik, tetap saja mereka melakukan judi karena
kegemarannya untuk melakukan judi. Walaupun mereka sudah mapan secara
ekonomi mereka tetap berjudi, kegemarannya dilakukan pada saat-saat
santai atau ditengah kesibukannya bekerja.
2. Sikap Masyarakat
Akibat
dari perjudian diketahui terjadi dalam masyarakat, judi senantiasa
membawa akibat buruk bagi masyarakat. Oleh kerena itu, sikap masyarakat
pada dasarnya sangat setuju diberantasnya judi secara berlanjut, tegas
tanpa pandang bulu terhadap para pelaku sehingga timbul tampak jera dan
sadar bahwa judi adalah penyakit masyarakat, masyarakat yang sudah
berada dalam keadaan sengsara dan serba kesulitan akan diperparah lagi
dengan adanya permainan judi yang banyak terdapat di kalangan masyarakat
tertentu. Judi yang menyengsarakan masyarakat harus dicegah dan
diberantas, atau diupayakan agar tidak dilakukan, mengingat akibatnya
pada masyarakat.
3. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Judi
Kepolisian
yang mempunyai fungsi dan tugas sebagai pelindung pengayom dan pelayan
masyarakat harus melindungi dan mengayomi masyarakatnya, dengan
melakukan berbagai upaya dan tindakan, pencegahan maupun
penanggulangannya agar anggota masyarakat dapat terhindar dari judi dan
akibat yang terjadi dalam masyarakat.
Tindakan
dilakukan antara lain dengan melakukan penyuluhan, dan penerangan
kepada anggota masyarakat mengenai akibat judi secara sosial dan secara
hukum, harus dilakukan.
Upaya
penindakan seperti penggerebekan lokasi perjudian dilakukan karena
kegiatan itu melanggar hukum dan norma-norma lainnya yang dianut dalam
masyarakat. Mengingat judi sekarang marak dilakukan dalam masyarakat,
dengan berbagai bentuk dan caranya masing-masing seperti kupon togel.
Pihak yang menjadi korban dari segala
macam perjudian ini adalah masyarakat golongan bawah yang harus
memenuhi kebutuhan hidup yang semakin sulit, tetapi mereka justru
melakukan hal yang salah dengan melakukan judi dan perjudian, menyandarkan kehidupannya dari judi, hal itu perlu diatasi dengan melalui penyuluhan dan penerangan agar menjauhi judi.
Di samping itu tampaknya
para penjudi tidak jera atau belum jera atas hukuman yang diberikan
kepada mereka melalui proses peradilan dengan menjatuhkan sanksi kepada
para pelaku perjudian. Namun demikian, tampaknya belum dapat menjerakan
mereka. Selama ini sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku dan penyedia
tempat judi masih sangat ringan sehingga tampaknya tidak membuat jera
para pelaku perjudian. Keuntungan dari perjudian memungkinkan mereka
melakukan kembali perjudian karena bagi penyedia sarana perjudian judi
dapat memberikan keuntungan bagi mereka, tetapi ada korban di pihak
masyarakat kecil lainnya yang juga menginginkan mendapat keuntungan.
Saran
1. Dalam
upaya pencegahan dan penanggulangan perjudian selain dilakukan tindakan
kepolisian juga perlu ditempuh berbagai cara yang bersifat persuasive
dan juga melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi mengatasi maraknya
perjudian yang terjadi dengan melaporkan kepada pihak berwajib kalau
mengetahui adanya perjudian.
2. Sebaiknya dalam pelaksanaan tugas masing-masing aparat penegak hukum diadakannya Koordinasi dan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan, untuk tercapainya penegakkan hukum yang baik
3. Pemerintah
dan instansi terkait diharapkan agar memperhatikan dan memberikan
sarana dan prasarana yang lengkap serta anggaran yang cukup untuk
melakukan suatu kegiatan operasi atau terhadap tindak pidana perjudian
Tidak ada komentar:
Posting Komentar